TentangPeradilan Tata Usaha Negara, UU. No. 51 Tahun 2009 (LNRI Tahun 2009 No. 160, TLN No. 5079). Ps. 53 ayat (1) 7 Ibid. Ps. 53 ayat (2) 8 Ibid. Ps. 97 ayat (8) Lantas timbul pertanyaan seandainya suatu keputusan pemberian hak atas tanah selain dinyatakan batal, juga dinyatakan dicabut oleh Peradilan
GugatanTerhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi pada Tahun 1965
Showabstract. Pemberlakuan Sanksi Administratif: Bentuk Upaya Paksa Meningkatkan Kepatuhan Pejabat atas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara (Teori Efektivitas Hukum) Article. Dec 2020.
Dengandiberlakukannya UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan pasal 14 3A dapat disebut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dewasa ini perlindungan hukum terhadap warga masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh penguasa dapat dilakukan melalui 3 badan, yakni sebagai berikut:
DapatkanDiskon 11% untuk pembelian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara-Zairin Harahap - Buku Original RG. Beli Produk Buku Hanya di Blibli. ️ 15 hari retur
PengadilanTata Usaha Negara Menolak Gugatan Hak Guna Bangunan Pulau D Reklamasi; Warga memiliki surat atas tanah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang pengadaan tanah dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan. Majelis hakim pengadilan tata usaha pun mengabulkan
DiInggris tidak mengenal pengadilan khusus bagi pejabat negara yang melanggar hukum, seperti yang tidak diakui di sistem Eropa Kontinental berupa pengadilan administrasi atau seperti di Indonesia berwujud Peradilan Tata Usaha Negara dengan dikuatkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004
yxa07. hug1kkizb9.pages.dev/162hug1kkizb9.pages.dev/203hug1kkizb9.pages.dev/190hug1kkizb9.pages.dev/352hug1kkizb9.pages.dev/185hug1kkizb9.pages.dev/226hug1kkizb9.pages.dev/20hug1kkizb9.pages.dev/284hug1kkizb9.pages.dev/352
pertanyaan tentang peradilan tata usaha negara
